Not known Facts About agus joko pramono

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Examining the mediating job of earnings administration and board independence

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.

In the meeting, the Vice Chairman presented inputs and suggestions in hard work to Increase the overall performance from the UN process entities.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and appropriate test. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

“It is because the regular in the state’s losses needs to be authentic and definite by measuring the standardization method and assessing the right conventional. As a result, we are not able to complete those that aren't but stipulated within the regulation or in any current laws,” he remarked.

Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban read more yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

Given the long-time horizon and wide achieve from the IDI, I hope to learn how SAIs can immediate on their own to achieve both of those harmonised aims and fulfill their person Management roles to supply steady oversight, Perception and foresight in sustainably handling general public assets." 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *